Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online

Glady Arga Maroena · Mukhidin · Tiyas Vika Widyastuti

Oct 2024 · Penerbit NEM

About this ebook

Di era digital, layanan keuangan online seperti pinjaman online (pinjol) menawarkan kemudahan akses, namun juga menimbulkan risiko pelanggaran hak nasabah. Buku ini membahas secara mendalam peran krusial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah dari praktik-praktik merugikan dalam ranah keuangan online. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkini, buku ini menguraikan kewenangan OJK dalam menangani hak nasabah atas pelanggaran jasa keuangan online.

Buku ini menjadi panduan penting bagi nasabah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan online. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan nasabah dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi hak-hak mereka, serta berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan online yang lebih aman dan tepat.

Ratings and reviews

tolong di bantu

About the author

Glady Arga Maroena, S.H. lahir di Pemalang pada tanggal 14 September 2001. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 01 Gondang tahun 2014, SMP Negeri 02 Taman tahun 2017, SMA Negeri 01 Pemalang tahun 2020, dan jenjang Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2024.

Dr. Mukhidin, S.H., M.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1) tahun 1988 dan Magister Hukum (S2) tahun 2005 di Universitas Jenderal Soedirman, serta Doktor Ilmu Hukum (S3) tahun 2015 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Pancasakti Tegal tahun 2009, Magister Hukum pada Universitas Diponegoro tahun 2011, dan saat ini sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia-LPDP Tahun 2021, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.