Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014

VisiMedia
Free sample

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan.

Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca.

Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan.

Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. 


-Visimedia Pustaka-

Read more

Reviews

Loading...

Additional Information

Publisher
VisiMedia
Read more
Published on
Feb 1, 2016
Read more
Pages
260
Read more
ISBN
9789790652644
Read more
Read more
Best For
Read more
Language
Indonesian
Read more
Genres
Law / Child Advocacy
Law / Family Law / Children
Law / General
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Tim Visi Yustisia
Tim Visi Yustisia
Kedaulatan rakyat dan demokrasi perlu ditegaskan dengan Pilkada secara langsung oleh rakyat dengan melakukan perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Perpu 1 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pilkada Langsung. Perpu tersebut diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum karena peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai. Kemudian, pada 2 Februari 2015, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 Menjadi UU. Terhadap peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan. Akhirnya, disahkan UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 2015 pada 18 Maret 2015, antara lain berisi tentang penghapusan ketentuan uji publik.

Kumpulan peraturan perundang-undangan yang dihimpun dalam buku ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan Pilkada, anggota KPU, anggota partai politik, tim sukses, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, Pilkada yang demokratis dan sesuai dengan aturan hukum dapat terwujud. Buku ini berisi tiga peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, sebagai berikut.
- Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
- UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Diterbitkan oleh penerbit buku hukum nomor satu di Indonesia, Visimedia Pustaka.



-VisiMedia-

* pilkada * pemilihan * Langsung * serentak * walikota * bupati * gubernur * kpu * pimpinan * daerah * Pilkada Langsung dan Serentak * pilkada serentak * pilkada langsung * desember 2015 * jokowi * tahapan pilkada * artis calon * uji publik * kampanye * perselisihan hasil * perselisihan * incumbent * perselisihan pemilu * independen * syarat calon * parpol * politik * partai politik *
Tim Visi Yustisia
Merupakan Chapter Pertama, yaitu Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja, dari buku 'Pekerja Melek Hukum: Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak'.

Tahukah Anda bahwa hubungan kerja kontrak selama berturut-turut hanya boleh dilakukan maksimal 2 tahun dengan perpanjangan waktu 1 tahun? Selebihnya, hubungan kerja harus bersifat tetap. Tahukah Anda bahwa pekerja magang pun berhak mendapatkan upah? Tahukah Anda, jika terjadi PHK sebelum waktu kontrak berakhir, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi? Pekerja kontrak, pekerja alih daya (outsourcing), pekerja harian lepas (freelance), dan pekerja magang bukanlah pekerja tetap dalam perusahaan. Pekerja kontrak, outsourcing, dan freelance terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan pekerja magang terikat dengan perjanjian pemagangan. Tentunya, hak dan kewajibannya berbeda dengan pekerja tetap yang terikat perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun, umumnya para pekerja tidak mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. Ketidaktelitian dalam pembacaan perjanjian kerja dan kekurangcermatan dalam negosiasi kerja terkadang menjadi awal perselisihan antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja. Mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha atau perusahaan wajib bagi kedua belah pihak.

Buku ini bertujuan memandu para pekerja waktu tertentu, baik pekerja kontrak, outsourcing, freelance, maupun magang, agar mengerti hak mereka sebagai pekerja. Juga, mengerti kewajiban mereka yang merupakan hak pengusaha atau perusahaan. Disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terbaru terkait PKWT. Disampaikan dengan tiga metode, yaitu uraian, tanya jawab, dan contoh kasus, serta menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif. Buku ini diharapkan memudahkan para pembaca memahami hak dan kewajiban pekerja waktu tertentu. Ditujukan untuk para pekerja, calon pekerja, pengusaha/perusahaan, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin lebih jauh mengetahui tentang hak dan kewajiban pekerja kontrak.

-VisimediaPustaka-

Tim Visi Yustisia
Buku Persembahan dari Penerbit VisiMedia Pustaka ini dilengkapi Sejarah Undang-Undang tentang Desa dan Bagan tentang Pengaturan Desa

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

#UndangUndang #UndangUndangDesa #Peraturan #PeraturanPemerintah #PeraturanMenteri #PeraturanMenteriDesa #Desa #PemerintahanDesa #KepalaDesa #PerangkatDesa #PeraturanDesa #PengaturanDesa #DanaDesa #APBDesa #SKBTigaMenteri #MusyawarahDesa #PendampinganDesa #BUMD #SejarahUndangUndangDesa #DesaMandiri #EkonomiDesa
Tim Visi Yustisia
Merupakan Chapter Pertama, yaitu Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja, dari buku 'Pekerja Melek Hukum: Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak'.

Tahukah Anda bahwa hubungan kerja kontrak selama berturut-turut hanya boleh dilakukan maksimal 2 tahun dengan perpanjangan waktu 1 tahun? Selebihnya, hubungan kerja harus bersifat tetap. Tahukah Anda bahwa pekerja magang pun berhak mendapatkan upah? Tahukah Anda, jika terjadi PHK sebelum waktu kontrak berakhir, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi? Pekerja kontrak, pekerja alih daya (outsourcing), pekerja harian lepas (freelance), dan pekerja magang bukanlah pekerja tetap dalam perusahaan. Pekerja kontrak, outsourcing, dan freelance terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan pekerja magang terikat dengan perjanjian pemagangan. Tentunya, hak dan kewajibannya berbeda dengan pekerja tetap yang terikat perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun, umumnya para pekerja tidak mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. Ketidaktelitian dalam pembacaan perjanjian kerja dan kekurangcermatan dalam negosiasi kerja terkadang menjadi awal perselisihan antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja. Mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha atau perusahaan wajib bagi kedua belah pihak.

Buku ini bertujuan memandu para pekerja waktu tertentu, baik pekerja kontrak, outsourcing, freelance, maupun magang, agar mengerti hak mereka sebagai pekerja. Juga, mengerti kewajiban mereka yang merupakan hak pengusaha atau perusahaan. Disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terbaru terkait PKWT. Disampaikan dengan tiga metode, yaitu uraian, tanya jawab, dan contoh kasus, serta menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif. Buku ini diharapkan memudahkan para pembaca memahami hak dan kewajiban pekerja waktu tertentu. Ditujukan untuk para pekerja, calon pekerja, pengusaha/perusahaan, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin lebih jauh mengetahui tentang hak dan kewajiban pekerja kontrak.

-VisimediaPustaka-

Tim Visi Yustisia


Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah.

Ditambah lagi, adanya peraturan-peraturan baru yang diberlakukan terkait pengelolaan dana desa ini. Misalnya, perubahan data Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Beberapa pasal dalam PP No. 60 Tahun 2014 diubah pada PP No. 22 Tahun 2015. Perubahan ini tentu membuat pembaca harus membanding-bandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang baru.

Dalam buku ini, PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015 disusun dalam format konsolidasi, yaitu menggabungkan peraturan yang lama dan yang terbaru dalam satu susunan sekaligus. Sehingga, diharapkan pembaca akan lebih mudah mengetahui perubahan pasal yang ada. Selain itu, juga terdapat peraturan-peraturan terkait dari tiga kementerian terkait dana desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Peraturan Menteri Keuangan.

Buku persembahan penerbit VisiMedia Pustaka ini menghadirkan himpunan peraturan lengkap tentang penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi dana desa. Diharapkan buku ini bisa membantu penyelenggara dana desa mewujudkan pemerataan pembangunan desa.

Dilengkapi Lampiran (dalam CD):
- Konsolidasi Peraturan Pelaksana UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014 & PP No. 47 Tahun 2015)
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016
- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Tim Visi Yustisia
Tim Visi Yustisia
Kedaulatan rakyat dan demokrasi perlu ditegaskan dengan Pilkada secara langsung oleh rakyat dengan melakukan perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Perpu 1 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pilkada Langsung. Perpu tersebut diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum karena peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai. Kemudian, pada 2 Februari 2015, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 Menjadi UU. Terhadap peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan. Akhirnya, disahkan UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 2015 pada 18 Maret 2015, antara lain berisi tentang penghapusan ketentuan uji publik.

Kumpulan peraturan perundang-undangan yang dihimpun dalam buku ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan Pilkada, anggota KPU, anggota partai politik, tim sukses, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, Pilkada yang demokratis dan sesuai dengan aturan hukum dapat terwujud. Buku ini berisi tiga peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, sebagai berikut.
- Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
- UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Diterbitkan oleh penerbit buku hukum nomor satu di Indonesia, Visimedia Pustaka.



-VisiMedia-

* pilkada * pemilihan * Langsung * serentak * walikota * bupati * gubernur * kpu * pimpinan * daerah * Pilkada Langsung dan Serentak * pilkada serentak * pilkada langsung * desember 2015 * jokowi * tahapan pilkada * artis calon * uji publik * kampanye * perselisihan hasil * perselisihan * incumbent * perselisihan pemilu * independen * syarat calon * parpol * politik * partai politik *
©2017 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.