Warisan budaya Pakistan meliputi situs arkeologi, stupa, benteng, kuil, makam, bangunan, tempat tinggal, monumen, dan tempat ibadah. Sampai disahkannya Amandemen Kedelapan Belas Konstitusi Pakistan, beberapa situs berada di bawah pemerintah federal sementara yang lain berada di domain provinsi.
Sesuai dengan Amandemen Konstitusi ke-18, subjek di devolusi. Aturan bisnis tahun 1973 diubah dan fungsi / entitas Departemen Kebudayaan yang sudah tidak berfungsi dialihkan ke pemerintah provinsi. Namun, beberapa organisasi/fungsi tetap dipertahankan di tingkat Federal dan dipindahkan ke Divisi Kabinet, Divisi Koordinasi Antar Provinsi, Divisi Ekonomi, Divisi Perencanaan dan Pembangunan, dan Kementerian Luar Negeri. Fungsi-fungsi ini kemudian ditugaskan ke Kementerian Warisan & Integrasi Nasional yang baru dibentuk pada 26 Oktober 2011, yang digabung dengan Kementerian Informasi dan Penyiaran pada 7 Juni 2013. Kementerian Informasi dan Penyiaran dan Warisan Nasional dipecah menjadi dua Divisi terpisah, yaitu Divisi Sejarah dan Warisan Sastra Nasional (NH & LH) dan Informasi & Penyiaran pada 5 Januari 2016. Divisi NH&LH ditempatkan di bawah Kementerian Pendidikan Federal dan Pelatihan Profesional pada 19 Agustus 2019, yang selanjutnya berganti nama menjadi Divisi Warisan dan Budaya Nasional ke-10 April, 2020.