PPID Jembrana

Dinas Kominfo Jembrana

Über diese App

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi public, penyelenggaraan negara kürze aber makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam prosa pengambilan keputusan public. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan und melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proportional, Dan cara sederhana; (3) pengecualian Bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik, um wichtige Dokumente und Informationen zu veröffentlichen.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik und Berkaitan mit Badan Publik kurz, aber masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran dan Belanga nda (APBN)/Anggaran dan Penda nicht hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBDyara sumkatlu

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Badan Publik telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mealui Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 211/Kominfo/2017 Pe Dokumentang Penetapan Informasi Informasi Dan Dokumentasi Pembantu und Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Documentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Dengan terbentuknya PPID Pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi öffentlich yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan ketentuan dalam UU Nr. 14 Tahun 2008.