Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara

Agus Dwiyanto

2018年7月 · UGM PRESS

关于此电子书

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. 

Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

作者简介

Agus Dwiyanto, guru besar di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Sejak Juli 2012, ia dipercaya untuk menjadi Kepala Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia. Setelah menamatkan studinya di bidang Public Policy and Management, University of Southern California, tahun 1990, Ia kembali ke Kampus UGM untuk mengajar di almameternya di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Tahun 1990, ia kembali ke Kampus UGM untuk mengajar di almameternya di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UGM.

Selama berkarier di Universitas Gadjah Mada, Agus Dwiyanto pernah menduduki berbagai jabatan di Kampus Biru tersebut, antara lain: Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Sekretaris Pusat Studi Kependudukan, Pengelola MAP UGM bidang Akademik, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Usaha.

Ketika memimpin PSKK UGM, Agus Dwiyanto menginisiasi penelitian survei berskala nasional, di antaranya Governance and Decentralization Survey I (GDS, 2002), GDS 1+, Governance Assessment Survey, 2006, berbagai policy research dan analisis seperti Partnership in Economic growth bekerja sama dengan RAND, Santa Monica. Bersama koleganya di PSKK UGM, Agus Dwiyanto melakukan inovasi di bidang manajemen pelayanan publik, di antaranya adalah Kontrak Pelayanan di Kota Blitar, Yogyakarta, dan Kabupaten Semarang. Replikasi dari kegiatan kontrak pelayanan telah dilakukan di berbagai kota dan kabupaten di Sumatra Utara bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Sumatra Utara dan JICA.

Di samping memiliki pengalaman yang luas dalam bidang akademik dan riset, Agus Dwiyanto juga memiliki pengalaman consulting di berbagai lembaga donor, antara lain di GTZ, GIZ, World Bank, DSF World Bank, AUSAID, USAID, dan JICA dalam berbagai area seperti: desentralisasi dan otda, local governance, service delivery, standards of service, dan functional assignment.

Bersama koleganya di LAN, Agus Dwiyanto berhasil mereformasi LAN dengan merampingkan struktur LAN sehingga menjadi lebih solid dan relevan untuk menjadikan LAN sebagai policy think-tank, pusat inovasi sektor publik, dan pusat Diklat ASN. Hasil dari pembaharuan di LAN diantaranya penerapan pelatihan berbasis pengalaman melalui Diklat Kepemimpinan Perubahan dan Diklat Pra-Jabatan untuk Membentuk Generasi Baru ASN yang berkualitas.

Agus Dwiyanto telah mempublikasikan berbagai artikel di jurnal, policy brief, laporan penelitian, dan buku. Diantara buku yang pernah diterbitkan antara lain, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Manajemen Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.