Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut bagi Masyarakat Pesisir

Kushandajani

feb. de 2018 · FISIP Universitas Diponegoro

Acerca deste libro electrónico

 Buku ini membahas tentang makna otonomi daerah di wilayah laut, yang sudah diatur sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang hal yang sama. Buku ini tidak saja membahas desentralisasi dari tataran konseptual, namun juga
sampai dengan kontekstual penyelenggaraan desentralisasi di wilayah laut di Kota Semarang.

Acerca do autor

KUSHANDAYANI, lahir di  Purwokerto pada 14 Juni tahun 1962. Pendidikan Sarjana jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip diraih dari Universitas Diponegoro tahun 1985. Setelah lulus, penulis menerima tawaran untuk menjadi dosen di almamaternya.

Gelar Magister Ilmu Politik di raih dari Universitas Indonesia Jakarta tahun 1990. Gelar Doktor di bidang Hukum diperoleh penulis dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2006 dengan disertasi “Otonomi Desa berbasis Modal Sosial – Perspektif Socio Legal”, yang dibukukan dan diterbitkan pada tahun 2008. Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan penelitian. Beberapa karya tulisnya dimuat di Jurnal maupunharian nasional, baik yang menyangkut politik, otonomi daerah maupun pemerintahan desa. Disamping sebagai pengajar tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Undip dan Program Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, penulis juga berkedudukan sebagai Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip. Mata kuliah yang diampu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Undip antara lain adalah Pengantar Ilmu Politik, Dasar-Dasar Pemerintahan, Politik Perdesaan, dan Politik Hukum  Indonesia.