මෙම ඉ-පොත ගැන
Begitulah hukum di Indonesia. Ibarat buku tabungan, kondisi hukum, negara, dan budaya di negeri ini seperti rekening dengan saldo yang pas-pasan. Tak seluruhnya gelap memang. Agak remang-remang, tetapi belumlah terang-benderang. Posisi Mahkamah Konstitusi, misalnya, segala putusan yang dikeluarkan lembaga ini kerap disanjung dan dibanggakan, lantaran ia menerobos kebuntuan hukum. Namun, oknumnya tergelincir pula pada korupsi. Akil Mochtar dan Patrialis Akbar adalah contoh yang “baik” dari dua pucuk pimpinan tertinggi lembaga itu yang bertindak busuk dan tak amanah.
Lihatlah nasib buruh migran yang sering digadang-gadang sebagai pahlawan devisa. Negara belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan hukum di mana pun mereka berada. Sungguh paradoks! Demikian pula berbagai anugerah tentang pengetahuan, kearifan lokal, dan norma tradisional di bumi pertiwi ini. Negeri yang membentangkan zamrud khatulistiwa dengan kebesaran budayanya adalah salah satu kebanggaan bangsa. Namun, dari aspek hukum, kekayaan tradisi leluhur itu belum juga banyak tersentuh perlindungan hukum dalam upaya merawat keberkelanjutan melipahnya panji-panji budaya tadi. Dengan demikian, diperlukan kerja keras dan keseriusan pembenahan secara komprehensif kondisi hukum di negeri ini yang centang perenang dan terkesan terkotak-kotak.
Berbagai problem dan dinamika tentang hukum di Indonesia, coba ditawarkan dalam buku Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya ini. Sejumlah pemikiran yang tertuang di sana, mengajak pembaca masuk dan menyelami situasi awan gelap tadi. Ia mengudarkan fakta dan data penting, sekalian juga menawarkan gagasan yang patut jadi bahan perenungan dalam usaha mencari dan menemukan solusi yang tepat atau mungkin juga kontroversial. Hasil penelitian mendalam karya para penulis dan dosen yang berprofesi ganda: teoretisi dan praktisi hukum. Penyajiannya sengaja diolah secara renyah dan ringan, meski juga tidak mengabaikan keluasan informasi dan ketajaman analisisnya. Maka, buku ini tepat kiranya sebagai referensi dan bahan diskusi bagi mereka—dosen, mahasiswa, praktisi, dan para pengamat atau siapa pun yang tengah mendalami disiplin ilmu hukum atau berbagai perkara hukum yang berkaitan dengan politik, budaya, dan dinamika sosial.
Jika kita masih percaya pada masa depan Indonesia yang lebih baik dengan menempatkan hukum sebagai pilarnya, buku ini sepatutnya menjadi salah satu referensi penting dan perlu.
ඇගයීම් සහ සමාලෝචන
කර්තෘ පිළිබඳ
AGUS SATORY, S.H., M.H., merupakan akademisi dan sekaligus praktisi yang konsisten di bidang hukum. Menyelesaikan studi S1 dan S2 dengan predikat cum laude di almamaternya, Universitas Pakuan, Bogor. Saat ini tengah menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Di lingkungan kampus, penulis telah merintis pelbagai amanah seperti Sekretaris Laboratorium Hukum FH Universitas Pakuan, Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis FH Universitas Pakuan, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan FH Universitas Pakuan, terakhir sampai saat ini menjabat Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Prodi Hukum Universitas Pakuan.
Karier di bidang praktisi penulis beragam, antara lain, Wakil Sekretaris dan Arbiter pada Lembaga Arbitrase Bogor (LAB), Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor berdasarkan SK Menteri Perdagangan RI selama 3 (tiga) Periode (Tahun 2005-2010, Tahun 2010-2015, dan Tahun 2015-2020), Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bogor berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat (Periode Tahun 2014 – 2017).
Selain berprofesi sebagai dosen, dia juga sejak tahun 2006 berprofesi sebagai Advokat PERADI (Nomor Anggota: 07.10875) dan sebagai Mediator Terakreditasi dari Pusat Mediasi Nasional (PMN) Jakarta. Managing Partners pada Law Office “Attaya Primus Inter Pares” dan Progress Law Office. Konsultan Hukum (corporate lawyer) di beberapa perusahaan. Tenaga Ahli Hukum di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2009-2010 dan Tenaga Ahli Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2012-2013.
Keikutsertaan dalam organisasi, antara lain, Koordinator Bidang Pengaduan dan Advokasi YLPK Kota Bogor (Tahun 2003 s/d sekarang), Koordinator Forum Peduli Jasa Konstruksi Bogor (FPJKB) (Tahun 2006 s/d sekarang), Anggota Perkumpulan Pemantau Media (Tahun 2006 s/d sekarang), Sekretaris II DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kota Bogor Tahun 2006 s/d sekarang, Ketua II Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pelaksana Jasa Konstruksi Nusantara (DPP APJAKON) Periode 2007 s/d 2012, Anggota Redaksi Majalah Perlindungan Konsumen “SEPAKAT” (Tahun 2007 s/d sekarang), Koordinator Bidang Pendidikan DPC Peradi Kota Bogor Periode 2008 s/d sekarang, Anggota Asosiasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kampus se-Indonesia (Tahun 2008 s/d sekarang), Sekretaris Umum Yayasan Bina Justisia (Masa Bakti 2011-2016), Koordinator Divisi Perlindungan Konsumen pada Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PSHD) Universitas Pakuan (Masa Bakti 2012 s/d 2017), Pemimpin Redaksi Jurnal Academia FH Universitas Pakuan (Tahun 2015 s/d 2020), Sekretaris Umum Ikatan Alumni FH Universitas Pakuan Bogor Masa Bakti 2013 s/d 2018, dan Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi Majelis Pengurus ICMI Orda Kota Bogor Periode 2015-2020.
ARI WUISANG, S.H., M.H., lahir di Jakarta 8 Januari 1980. Pendidikan S1 Hukum di tempuh di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, lulus tahun 2003 dan pendidikan S2 Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, lulus tahun 2011. Sejak lulus S1 Hukum, penulis mengabdi menjadi dosen di almamaternya. Selama berkiprah menjadi dosen, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, di antaranya menjadi presenter dalam Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara (2013) dan Konferensi Hukum Tata Negara ke-II (2015). Tulisannya pernah dimuat di beberapa jurnal, seperti Jurnal Nasional Jurista Insentif Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Banten. Penulis pernah menjadi tenaga ahli pada Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Jakarta dalam pembuatan bahan ajar untuk diktat calon hakim (2010-2011). Selain itu, pernah menjadi tenaga ahli DPRD Kota Bogor dan perangkat daerah Kabupaten Bogor dalam penyusunan beberapa rancangan peraturan daerah (2012, 2014,2015 dan 2017). Selain itu, penulis juga aktif berpartisipasi sebagai konsultan di beberapa kementerian/lembaga pemerintah (2013-2016) dan menjadi salah satu penulis dalam buku Masa Depan Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan oleh Setara Institute bekerja sama dengan Pustaka Masyarakat Setara (2013) dan buku Mekanisme Seleksi Pejabat Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif yang diterbitkan oleh PT Rajagrafindo Persada bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2015).
ASMAK UL HOSNAH, S.H.,M.H., merupakan dosen senior di program konsentrasi hukum pidana pada FH Universitas Pakuan. Menyelesaikan Studi S1 Hukum di FH Universitas Pakuan dan S2 Hukum di Universitas Indonesia dalam spesialisasi hukum pidana. Saat ini tengah melanjutkan studi S3 di Program Pascasarjana Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Penulis dikenal aktif melakukan riset dan mengikuti seminar dan konferensi baik nasional maupun internasional dalam bidang kepidanaan. Aktif melakukan penyuluhan hukum di masyarakat dan pernah menjadi saksi ahli untuk instansi pemerintah. Saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan FH Universitas Pakuan. Pernah menjadi anggota delegasi kerja sama FH Universitas Pakuan dengan Hankuk University di Korea Selatan. Tulisannya sering dipublikasi di berbagai jurnal ilmiah.
ISEP H INSAN, S.H., M.H. lahir di Bogor 11 November 1979. Lulusan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan lulus tahun 2001 serta pendidikan S2 Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara (2011). Merintis karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mendirikan Komite Peduli Otonomi Daerah (KPOD) dan sekaligus menjadi direkturnya di mana lembaga KPOD dikenal turut mengadvokasi RUU Keterbukaan Informasi Publik dalam Koalisi RUU Keterbukaan Informasi Publik. Pernah menjadi konsultan dan tenaga ahli penyusunan RUU Batas Wilayah dibawah support Badan Legislasi DPR dan Parliamentary Support UNDP (2003), konsultan dan tim peneliti Koalisi Badan Legislasi Nasional-Daerah dibawah support Yayasan Tifa dengan wilayah riset di DPRD Sulawesi Selatan,
I WAYAN SUPARTA, S.H.,M.H merupakan dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Menuntaskan studi S1 Hukum di Universitas Pakuan dan S2 Hukum di Universitas Tarumanagara Jakarta. Dikenal aktif dalam penelitian terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kebudayaan. Tulisannya tersebar pada makalah dan buletin serta jurnal ilmiah. Pemikirannya terkait dengan HAKI pernah dipresentasikan di berbagai forum. Pernah menjabat berbagai jabatan struktural seperti Wakil Dekan Bidang Akademik FH Universitas Pakuan dan kini sebagai Ketua Program Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis. Sering mengikuti berbagai seminar dan konferensi terkait dengan HAKI dan kebudayaan.
MAHIPAL, S.H., M.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pendidikan S1, penulis peroleh pada tahun 1998 dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan pada tahun 2008 penulis memperoleh gelar Magister Hukum pada universitas yang sama. Pada akhir tahun 2016, penulis mendapatkan pengukuhan sebagai Advokat di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat.
Penulis dikenal aktif meneliti dan menulis, salah satunya dipublikasikan diberbagai harian lokal dan jurnal majalah kopertis Wawasan Tridharma. Dikenal aktivitis pada Resimen Kemahasiswaan dan Pramuka, saat ini aktif dalam berbagai kajian keagamaan di Pondok Pesantren Al Ihya Bogor.
NAZARUDDIN LATHIF, S.H., M.H., Penulis dilahirkan di Bogor 6 Oktober 1987. Menyelesaian studi Pendidikan S1 Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum (FH) Universitas Pakuan Bogor dan lulus tahun 2009. Sedangkan pendidikan S2 Ilmu Hukum ditempuh pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan lulus tahun 2011.
Dikenal dosen muda yang aktif baik pada riset maupun praktisi pernah memulai karier sebagai Legal & HRD pada korporasi swasta. Kemudian sampai saat ini mengabdikan diri sebagai dosen pada almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor. Selain praktisi hukum (advokat), penulis juga pernah menjadi tenaga ahli hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terakhir menjabat Staf ahli Fraksi Demokrati di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor sampai saat ini.
R. MUHAMMAD MIHRADI, S.H., M.H., lahir di Bogor, 12 Agustus 1974. Pendidikan S1 Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum (FH) Universitas Pakuan, Bogor, lulus tahun 1997 dan Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2008. Menjadi dosen pada Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) pernah menjadi anggota tim Koalisi RUU Keterbukaan Informasi Publik mewakili Komite Peduli Otonomi Daerah (KPOD), tim Koalisi RUU Mahkamah Konstitusi, tim Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Konstusi dan Cetak Biru
Komisi Yudisial. Pernah melakukan studi banding dalam konteks budaya dan hukum ke beberapa negara, yaitu Singapura, Australia, Arab Saudi, Prancis, Swiss, Malaysia, dan Korea Selatan. Mantan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Konsolidasi Sistem Politik dan Pemerintahan Dewan Pertimbangan Presiden (2010), kini menjadi Dekan FH Universitas Pakuan, Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Staf Ahli (Tidak Tetap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dan Staf Ahli Bidang Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (2016-2017). Tulisannya tersebar di berbagai harian nasional maupun lokal, jurnal nasional dan buku berkenaan hak asasi manusia, konstitusi, dan politik.
SAPTO HANDOYO DP, S.H.,M.H., lahir di Purworejo, 7 Februari 1974. Menuntaskan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor (Lulus 2002) dan S2 Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Tarumanagara (Lulus 2011). Merintis karier sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Pakuan, Bogor. Penulis pernah menjadi anggota Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universiitas Pakuan (2014-2015). Saat ini, penulis diberi amanah sebagai Sekretaris Program Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Selain itu, penulis dipercaya sebagai tim penasihat hukum Universitas Pakuan. Aktivitas di luar kampus tercatat sebagai Ketua Tim Tenaga Ahli Hukum pada Biro Hukum Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI untuk riset penerapan Electronic Road Pricing berdasarkan perundang-undangan di bidang jalan tahun anggaran 2015 dan melakukan survey ke beberapa daerah (Padang, Makassar, dan Denpasar). Tulisannya tersebar di berbagai harian dan jurnal.
