Pengadilan HAM (AD HOC): Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum

RB Sularto

feb. 2022 · Sinar Grafika

Om denne e-bog

Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ad Hoc Ketentuan dalam undang-undang ini yang mengamanatkan pembentukannya terdapat dalam Pasal 43 dan Pasal 44. Pasal 43 menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc (ayat (1)). Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden (ayat (2)). Selanjutnya dinyatakan bahwa Pengadilan HAM yang dibentuk berada di lingkungan Peradilan Umum (ayat (3)). Adapun dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa pemeriksaan di Pengadilan HAM Ad Hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (UU No. 26 Tahun 2000). Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mengakomodasikan keberlakuan hukum pidana yang bersifat retroaktif. Suatu asas yang dalam dunia hukum pidana menimbulkan banyak perdebatan. Tulisan ini mencoba untuk mengupas persoalan-persoalan kelembagaan dan kebijakan pada pengadilan hak asasi manusia tersebut. 

Om forfatteren

Dr. RB Sularto, S.H., M.Hum., dilahirkan di Garut pada 1 Januari 1967. Pendidikan tinggi diselesaikannya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Lulus 1990); Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Lulus 1997); dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Dipo negoro (Lulus 2010). Beberapa pendidikan tinggi informal yang diikuti Penulis antara lain Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi (Semarang, 1993); Interna tional Human Rights and Humanitarian Law Course di Lund University (Lund Swedia, 2005); Salzburg Law School on International Criminal Law, Humanitarian Law and Human Rights Law (Salzburg Austria, 2009); Sandwichlike Program di Raoul Wallenberg Institute Lund University (Lund Swedia, 2009–2010); dan XXXIII Postgraduate Course on Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice (Dubrovnik Kroasia, 2017).