Pilar demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang, Banten
Par šo e-grāmatu
Kendati berangkat dari kasus lokal namun ia telah menjadi fenomena nasional, bahkan global. Penulisnya mengangkat tesis yang menarik bahwa politik uang telah menjadi pilar demokrasi kelima disamping keempat pilar lainnya, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif dan keberadaan pers. Sebenarnya bukan perkara mudah mengurai masalah politik uang, apalagi menghentikannya, mengingat dalam demokrasi liberal, politik uang tidak bisa dihindari, bahkan ia menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri karena berangkat dari sifat individualistik (human right) dan materialistik dalam suatu persaingan yang saling menjatuhkan. Oleh karena itu, kembali kepada jati diri Pancasila dan UUD 1945 sudah semestinya menjadi frame utama dalam kerangka membangun politik yang sehat dan bermartabat sebagai sebuah ideologi yang mengusung sifat komunal (nation right) dan menempatkan kebersamaan sebagai suatu kehidupan.
Sebagai basis dari kehidupan kapitalisme, uang telah menjadi ukuran semua aspek kehidupan, termasuk tawaran perubahan dalam setiap penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Dimana perubahan yang terjadi biasanya adalah pergantian orang per orang atau elite di dalam kekuasaan itu sendiri, bukan perubahan mind set atau etika politik yang menguatkan cita-cita nasional. Dampaknya, politik uang bukan saja menjadi persoalan lokal atau dilematika negara berkembang maupun negara transisi demokrasi. Politik uang juga menjadi salah satu strategi kekuatan global dalam kerangka menciptakan perubahan mind set suatu bangsa, dengan perubahan mindset tersebut akan terjadi perubahan tata negara. Perubahan mind set dan tata negara suatu bangsa akan menentukan kekuatan dan kelemahan yang menjadi salah satu ukuran jalannya kehidupan dan kekuatan global.
Buku Pilar demokrasi kelima: politik uang: realitas konstruksi politik uang di kota Serang, Banten ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.