Sementara itu, selain berbagai undang-undang pidana khusus telah mengadopsi konsep korporasi sebagai pelaku tindak pidana, RUU KUHP yang baru ternyata menegaskan pengadopsian konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Dengan demikian, besar kemungkinan KUHP Indonesia yang baru akan meninggalkan konsep lama bahwa hanya manusia saja yang dapat dipidana, tetapi juga korporasi adalah subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penyebaran konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sangat mendesak untuk secepatnya dipahami oleh mereka yang terlibat dalam penegakan hukum pidana. Juga untuk dipahami oleh para mahasiswa hukum yang belajar hukum pidana dan para dosen yang mengajar hukum pidana.