Ragam model pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung) baik untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sangat dirasakan dampak negatifnya bagi PNS khususnya pejabat pemerintahan daerah dan sering menjadi pusaran masalah. Dalam pilkada langsung, PNS dan para pejabatnya sepertinya tidak akan pernah netral secara utuh dan bulat. Apalagi yang menjadi kandidat kepala daerah adalah petahana, dinasti atau yang didukung petahana, atau kandidat baru. Dampak besar dari sistem pilkada langsung yang berbiaya besar antara lain maraknya mutasi pejabat, jual beli atau suap menyuap untuk mempertahankan atau memperoleh jabatan.
Dua substansi penting dalam buku ini yaitu keanggotaan PNS dalam parpol dan sistem pilkada yang pernah diterapkan di Indonesia bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan membaca buku ini, kedua hal tersebut akan terang benderang dapat dipahami pembaca. Referensi utama yang kuat dalam tulisan ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk formulasi politik hukum negara dan/atau pemerintah dan literatur lainnya yang bersesuian.
Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
#Kencana
#PrenadaMedia