Bacaan Wajib Setiap Karyawan; Hak & Kewajiban Pekerja

VisiMedia
1
Free sample

Tahukah Anda bahwa seorang pekerja perempuan yang bekerja pada pkl 23.00—07.00 berhak mendapatkan fasilitas antar dari perusahaan? Tahukah Anda bahwa berkumpul dalam serikat pekerja/serikat buruh adalah hak dari para pekerja? Tahukah Anda bahwa pemutusan hubungan kerja dengan berdasar pada kesalahan berat hanya dapat dilakukan jika ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Berbagai hak pekerja tidak banyak diketahui bahkan oleh pekerja itu sendiri. 

Hal ini yang menimbulkan peluang terjadinya sengketa antara karyawan dan perusahaan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebelum hal tersebut terjadi, baiknya kedua belah pihak paham benar tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.


Buku ini membahas aspek-aspek terkait kehidupan pekerja dan hubungannya dengan perusahaan berdasarkan peraturan-peraturan terbaru. Mulai hubungan kerja, sistem alih daya, pekerja perempuan, serikat pekerja, hak dan kewajiban pekerja, hingga penyelesaian sengketa. 

Menjadi lebih lengkap karena disertai pembahasan contoh kasus yang biasa terjadi. Ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan komunikatif, sehingga bisa dibaca oleh semua pihak, baik pekerja, bagian HRD, pemilik perusahaan, mahasiswa, maupun para akademisi.


-VisiMedia-

Read more
Collapse

About the author

Jimmy Joses Sembiring, S.H., M.Hum, lahir di Medan tanggal 16 Mei 1975. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan melanjutkan studi Magister Hukum di universitas yang sama. Sepanjang kariernya, penulis pernah bekerja di Pabrik Tekstil di Majalaya sebagai kepala personalia dan kemudian bekerja di PT. Indolok Bakti Utama o/o Gunnebo Indonesia sebagai bagian legal. Penulis juga pernah bekerja sebagai dosen tidak tetap di Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Universitas Katolik Parahyangan bandung dan pada saat sekarang bekerja pada salah satu perusahaan leasing, PT. Verena Multifinance, Tbk sebagai Legal & Litigasi Dept. Head.
Adapun buku-bukunya yang pernah diterbitkan adalah:
1. Legal Officer: Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen, HAKI, Ketenagakerjaan, dan Masalah Hukum di Indonesia (Visimedia, 2009)
2. Smart HRD: Perusahaan Tenang, Karyawan Senang (Visimedia, 2010)
3. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah,
4. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Visimedia, 2011)
Read more
Collapse
3.0
1 total
Loading...

Additional Information

Publisher
VisiMedia
Read more
Collapse
Published on
Jan 1, 2016
Read more
Collapse
Pages
280
Read more
Collapse
ISBN
9789790652774
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Indonesian
Read more
Collapse
Genres
Law / Administrative Law & Regulatory Practice
Law / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Buku Hukum Administrasi Negara yang kita sajikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku hukum administrasi negara yang ada sekarang karena membahas tentang hukum administrasi negara menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu. Kelebihan laen di dalam UU No 30 Tahun 2014 tersebut adalah penggunaan simbol “Citizen  Friendly” dalam suatu produk aturan perundangan tersebut yang merupakan prototype baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundangan dalam kehidupan berbangsa khusunya Dalam Simbolisasi Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Dengan simbol itu suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan dijadikan dasar evaluasi dalam perjalananya. Menarik untuk dicermati dan ditelusuri kenapa simbolisasi tersebut sampai tercantum dalam produk hukum dan baru kali ini tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia. Rumusan tersebut tercantum secara eksplisit pada bagian penjelasan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014. Legislator Undang-undang ini terkesan ingin membangun image baru dan pesan baru yang sengaja dikobarkan lewat simbol itu. Yakni kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang “ramah” serta sifat kesamaan kedudukan antara “penguasa” dengan “yang dikuasai”. Citizen  Friendly dalam bidang administrasi, biasa dikaitkan dengan reformasi birokrasi, yang dikaitkan dengan bagaimana menbangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pesan yang lain terdapat keinginan berubah secara mendasar tentang administrasi pemerintahan di Indonesia, yang semula cenderung lebih menonjolkan faktor otoritas formal dari sebuah kekuasaan, berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah, dengan mendasarkan pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan  masyarakat, dengan mendasarkan pada azas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak, khusunsya bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan terbaru hukum admnistrasi negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang adminsitrasi pemerintahan.
Merupakan Chapter Pertama, yaitu Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja, dari buku 'Pekerja Melek Hukum: Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak'.

Tahukah Anda bahwa hubungan kerja kontrak selama berturut-turut hanya boleh dilakukan maksimal 2 tahun dengan perpanjangan waktu 1 tahun? Selebihnya, hubungan kerja harus bersifat tetap. Tahukah Anda bahwa pekerja magang pun berhak mendapatkan upah? Tahukah Anda, jika terjadi PHK sebelum waktu kontrak berakhir, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi? Pekerja kontrak, pekerja alih daya (outsourcing), pekerja harian lepas (freelance), dan pekerja magang bukanlah pekerja tetap dalam perusahaan. Pekerja kontrak, outsourcing, dan freelance terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan pekerja magang terikat dengan perjanjian pemagangan. Tentunya, hak dan kewajibannya berbeda dengan pekerja tetap yang terikat perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun, umumnya para pekerja tidak mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. Ketidaktelitian dalam pembacaan perjanjian kerja dan kekurangcermatan dalam negosiasi kerja terkadang menjadi awal perselisihan antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja. Mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha atau perusahaan wajib bagi kedua belah pihak.

Buku ini bertujuan memandu para pekerja waktu tertentu, baik pekerja kontrak, outsourcing, freelance, maupun magang, agar mengerti hak mereka sebagai pekerja. Juga, mengerti kewajiban mereka yang merupakan hak pengusaha atau perusahaan. Disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terbaru terkait PKWT. Disampaikan dengan tiga metode, yaitu uraian, tanya jawab, dan contoh kasus, serta menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif. Buku ini diharapkan memudahkan para pembaca memahami hak dan kewajiban pekerja waktu tertentu. Ditujukan untuk para pekerja, calon pekerja, pengusaha/perusahaan, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin lebih jauh mengetahui tentang hak dan kewajiban pekerja kontrak.

-VisimediaPustaka-

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.