Hukum Administrasi Kependudukan Elektronik: Paradoks Perlindungan dan Pengakuan Status Pribadi Serta Status Hukum Terhadap Kontrol Kepatuhan Warga Negara di era 5.0

Dr (Cand). Agus Digdo Nugroho, S.H., M.H. · Dr (Cand). Dewic Sri Ratnaning D, S.H., M.H. · Syahban Vibiantoro, S.H.

Oct 2022 · Nas Media Pustaka

About this ebook

Perlindungan terhadap data kependudukan di Indonesia masih tersebar di dalam pasal dalam berbagai produk hukum yang sifatnya masih sektoral seperti misalnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sementara itu pengaturan perlindungan data Penduduk dan perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan belum terbit hingga buku ini selesai. 

About the author

Dr (Cand). Agus Digdo Nugroho, S.H., M.H., merupakan kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta, menamatkan Pendidika Sarjana Hukum di FH Universitas Yarsi kemudian Meraih gelar Magister Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2018. Sehari-hari mengabdikan diri di Mahkamah Agung sebagai Penyusun Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. la juga aktif menuliskan buku diantaranya: Buku, Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan, Cipta Media Nusantara, 2021; Buku, Dalam Bayang-Bayang Pemikiran Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. Manifestasi Hukum Progresif Dalam Keadilan Restoratif, Pentas Grafika, 2021; Buku, Serba-Serbl Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dasar-Dasar Perumusan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Peraturan Kebijakan, Sulur Pustaka, 2021; Buku, Dokumen Elektronik Tantangan Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya, Sulur Pustaka, 2020; dan Buku, Antologi Cerpen Remaja Darahku dan Pilar Masjid 15 Cerpen Islami Pilihan Terbaik Pelajar D.I. Yogyakarta, Gress Publishing, 2009.

Dr (Cand). Dewic Sri Ratnaning D, S.H., M.H., merupakan kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta, menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum di FH Universitas Yarsi kemudian Meraih gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020. Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (IBLAM School of Law), Manager Legal di PT Suprame Energi Indonesia, selain itu juga aktif sebagai Mediator tersertifikasi pada Pusat Mediasi Nasional dan beberapa pengadilan di Jakarta, Pernah menjadi Duta Anak Jawa Timur Tahun 2009, Ketua Umum Kohati HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara Tahun 2014-2015, Pengurus KOHATI PB HMI (Wakabid Kajian Perempuan dan Advokasi Tahun 2016-2017 serta Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPKI).

Syahban Vibiantoro, S.H., menamatkan pendidikan Diploma Tiga di Akademi Litigasi Indonesia pada tahun 2011, kemudian meraih gelar Sarjana Hukum di FH Universitas Jayabaya pada tahun 2014, mengikuti Pendidikan Khusus Provesi Advokat pada tahun 2016 dan disumpah sebagai Advokat pada tahun 2021. Pernah bekerja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2021. Sekarang bekerja sebagai seorang advokat profesional dan konsultan hukum di DKI Jakarta. Pada awal tahun 2022 mengembangkan PT. Mataruma Nusantara yang merupakan perusahaan yang menyediakan jasa, akses pariwisata dan komoditas daerah wisata di kawasan Indonesia bagian timur ke kancah nasional maupun Internasional