UUD 1945 + Perubahannya + Struktur ketatanegaraan

IndonesiaTera
9
Free sample

Buku ini berisi UUD 1945 dan Perubahannya, yang memuat UUD 1945 hasil amandemen (perubahan) pertama sampai terakhir (keempat). Selain itu, buku ini memuat proses perubahan UUD 1945, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945 yang memuat lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan sebagainya, serta struktur pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten / kota, kecamatan, kelurahan, dan RT/RW). Buku ini dan dilengkapi dengan susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019. 



-Indonesia Tera-

Read more
5.0
9 total
Loading...

Additional Information

Publisher
IndonesiaTera
Read more
Published on
Nov 1, 2014
Read more
Pages
176
Read more
ISBN
9789797752323
Read more
Read more
Best For
Read more
Language
Indonesian
Read more
Genres
Law / Constitutional
Law / Government / General
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami pergulatan antara hukum dan politik yang senantiasa saling memengaruhi. Kehidupan berdemokrasi tidak dapat diartikan berdiri sendiri, akan tetapi harus dituntun oleh konstitusi. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara didasari oleh demokrasi yang konstitusional dan sebaliknya penyelenggaraan konstitusi yang demokratis.

Negara merupakan organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Negara sebagai hasil kontrak sosial dan kontrak politik, harus mampu mengemban amanat konstitusi agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dikonstitusionalisasikan ke dalam nilai-nilai konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi bernegara.

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan benar, jika memiliki arah dan tujuan yang benar berdasarkan prinsip dan asas bernegaranya, yaitu UUD RI Tahun 1945 (UUD Proklamasi) dan Pancasila.

Arah politik hukum Indonesia akan jelas dan terarah menuju tujuan Indonesia sejahtera dan bahagia, berkeadilan dan bermartabat tergantung kepada spirit negara dan pemerintah dalam menggerakkan haluan “kapal Indonesia” ini berdasarkan kompas konstitusi dan Pancasila. Semoga niat dan maksud tulisan dalam buku ini berkenan di hati pembaca sekalian. 

Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. 

Penulis,

Mirza Nasution

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.