About this ebook
Penulis mengidentifikasi dalam UU Cipta Kerja memuat perubahan sebanyak 80 (delapan puluh) Undang-undang Organik/Sektor. Di antara 80 UU tersebut, terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Undang-undang Organik/Sektor yang memiliki pengaturan ketentuan pidana dengan jumlah sekitar 286 (dua ratus delapan puluh enam) pasal perbuatan pidana.
Buku ini berisikan dan bertujuan:
- Memudahkan pembacaan ketentuan pidana dalam UU Cipta Kerja mengingat banyaknya ketentuan dalam UU Cipta Kerja.
- Penyusunan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) pasal perbuatan pidana dalam UU Cipta Kerja ini dilengkapi rumusan Pasal Undang-undang organik/sektor yang terkait sehingga lebih praktis dalam mempelajari dan menerapkan ketentuan pidananya.
-Sistematika dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan sistematika Undang-undang pada umumnya , sehingga dalam hal pencantuman/penyebutan kententuan pidana terkait penanganan perkara perlu dilakukan penyesuian agar diterapkan secara benar dan tepat.
- Menjelaskan secara singkat prinsip-prinsip penanganan perkara, baik menurut hukum pidana formal maupun hukum pidana material dan memaparkan perkara pidana dalam UU Cipta Kerja yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diberikan tanggapan dan analisis sebagai studi kasus.
Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis, praktisi hukum (penyidik POLRI/PPNS, jaksa, advokat, dan hakim), kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) serta pemerhati bidang hukum.
About the author
M. Irsan Arief
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 Juli 1974.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung.
Penugasan:
- Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros 2004-2006.
- Pemeriksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 2006-2010.
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bogor 2010-2012.
- Kepala Seksi Sosial dan Politik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 2012-2013.
- Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Malino di Sungguminasa 2013- 2014.
- SATGASSUS P3TPK pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 2014-2016.
- SATGAS TP SDA dan LN pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2016-2017.\
- Kepala Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017- 2018.
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum I Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2020.
- Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2020 – sekarang
