Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia

Supianto

2015. g. febr. · Garudhawaca

Par šo e-grāmatu

Jaminan fidusia yang dilekati sifat kebendaan termasuk bagian dari hukum benda. Berdasarkan sifatnya, hukum benda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata menganut sistem tertutup. Sebagai bagian dari hukum benda, norma pendaftaran jaminan fidusia juga bersifat memaksa (dwingend recht). Norma pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF menggunakan kata “wajib”. Penggunaan kata “wajib” merupakan suatu norma perintah (gebod) yang menjadi salah satu ciri dari norma hukum yang bersifat memaksa. Dalam hal ini, terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Disatu sisi jaminan fidusia wajib didaftarkan, namun disisi lain tidak diatur mengenai sanksi apabila pendaftaran tidak dilakukan. 

Penerbit Garudhawaca

Par autoru

SUPIANTO, S.H., M.H. adalah seorang advokat. Ia juga bekerja sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 7 April 1973. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) 2007, dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) tahun 2012. Aktivitas yang ditekuni selain menulis, penulis juga aktif  sebagai tim redaksi Jurnal Hukum Rechtens Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.