Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah

Abdul Madjid · Eny Harjati · Triya Indra Rahmawan

sept 2021 · Universitas Brawijaya Press

Información sobre este eBook

Langkanya keberadaan buku teks hukum pidana yang secara komprehensif membahas kebijakan formulasi delik dalam peraturan daerah menjadi alasan pokok yang dirasa penting dalam penulisan buku ini. Kebanyakan buku teks hukum pidana yang dijadikan bacaan wajib di sejumlah Fakultas Hukum hanya memuat dua hal pokok yaitu teori dan penjelasan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Jarang sekali buku teks hukum pidana yang membahas praktik formulasi delik sehingga tidak diketahui banyak tentang bagaimana implementasi dan interpretasi yang dilakukan dalam praktik pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, buku ini menjawab kegelisahan atas pertanyaan, bagaimana memformulasikan delik dalam peraturan daerah. Buku ini tidak hanya menemukan hakikat makna kebijakan kriminal, namun juga menjawab persoalan pokok bagaimana memformulasikan delik dalam peraturan daerah. Pembahasan terfokus untuk mengungkap kriteria suatu perbuatan dapat dikriminalisasi dan bagaimana kriteria penentuan sanksinya, baik dari aspek peraturan perundang-undangan, teori maupun pada praktiknya. Buku ini didesain secara khusus dengan harapan bahwa pembaca dapat melihat penerapan suatu teori dan norma peraturan perundang-undangan secara utuh dalam praktik, sehingga dapat memahami dan menilai konsistensinya demi tercapainya jaminan kepastian hukum yang adil.

Acerca del autor

Abdul Madjid adalah dosen dan ahli hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Eny Harjati adalah dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Tahun 1992 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Triya Indra Rahmawan adalah dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.