Om den här e-boken
Untuk lebih memahami apa itu transportasi barang perkotaan yang selanjutnya dalam buku ini disebut dengan logistik perkotaan, dapat dilihat pada bagian kedua dari buku yang secara lebih rinci membahasnya yang meliputi definisi, konsep, serta peran penting dari logistik perkotaan. Dibahas pula secara singkat beberapa definisi dari logistik perkotaan dari beberapa referensi sehingga pemahaman tentang logistik perkotaan dapat menjadi lebih baik. Bab ini menjelaskan pentingnya logistik perkotaan dengan menjabarkan kondisi-kondisi di mana transportasi barang di kawasan perkotaan terjadi tanpa pengaturan yang baik.
Bagian ketiga buku berisikan tinjauan kebijakan dan perundang-undangan yang terkait dengan logistik perkotaan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dibahas pada bab ketiga ini, antara lain Undang-Undang tentang Pos, Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penerbangan, Perkeretaapian, Kepabeanan, Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa Peraturan Presiden dan Menteri juga dijelaskan dalam bab tersebut.
Bagian keempat dari buku ini membahas tentang kondisi logistik perkotaan di lima kota di Indonesia. Meskipun setiap kota memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri sehingga tidak ada solusi untuk semua permasalahan dan untuk di semua kota, ada beberapa hal yang perlu dikaji setelah kita mencermati pengalaman kota-kota lain dalam mengembangkan dan memecahkan permasalahan logistik perkotaan. Bagian kelima membahas tentang praktik dari logistik perkotaan pada empat kota di negara Eropa dan Asia.
Bagian keenam buku ini berisikan tantangan logistik perkotaan yang secara umum merupakan dampak dari perkembangan dan penerapan teknologi terbaru. Perdagangan elektronik yang mengubah cara perdagangan atau cara membeli barang, sistem pengiriman bersama, penerapan intelligent transport system adalah hal yang sekarang kita hadapi. Tantangan lain pada perbaikan sektor logistik, yaitu pemanfaatan big data, yang meskipun sangat menjanjikan, namun masih ditemui banyak kendala dalam upaya mengaksesnya.
Bagian ketujuh menyoroti tentang pilihan kebijakan dalam pengembangan logistik perkotaan, baik secara mikro berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas maupun secara makro, yaitu pada tahap perencanaan tata ruang kota, yang melahirkan kebijakan sektor transportasi, logistik, dan lingkungan.
