Über dieses E-Book
Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis ten tang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pernerintah dalam mendukung pelaksanaan desentra lisasi dan otonorni daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan pemerintahan menjadi salah satu sumber masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Perubahan dalam Bab ini dilakukan untuk memperjelas pendapat penulis mengenai bagai mana seharusnya pembagian urusan dalam penyelenggaraan pelayanan dilakukan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan. Perubahan juga dilakukan dalam diskusi ten tang standar pelayanan mini mal (SPM). Dalam revisi ini penulis menambahkan penjelasan tentang berbagai sumber kegagalan implementasi SPM dan bagaimana seharus nya perbaikan substansi dan strategi implementasi SPM dilakukan.
Revisi Bab V dilakukan untuk menambah penjelasan ten tang pengembangan manajemen kolaboratif, yang didalam edisi yang pertama masih sangat minimal. Dalam edisi kedua ini penulis menambahkan penjelasan tentang bagaimana pemerintah dan manajer sektor publik seharusnya memilih mitra kerjasama.
UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]
Bewertungen und Rezensionen
Autoren-Profil
Agus Dwiyanto, Guru Besar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Setelah menamatkan studi doktoralnya di bidang Public Policy and Management di University of Southern California, Los Angeles, tahun 1990, ia kembali ke kampus UGM untuk mengajar di almamaternya di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM.
Selama berkarier di UGM, Agus Dwiyanto pernah menduduki berbagai jabatan di Kampus Biru tersebut, antara lain sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Pusat Studi Kependudukan UGM, Pengelola Magister Administrasi Publik UGM Bidang Akademik, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, dan Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Usaha.
Ketika memimpin PSKK UGM, Agus Dwiyanto menginisiasi dan memimpin penelitian dan survei berskala nasional, di antaranya: Governance and Decentralization Survey 1 2002 (GDS 1), GDS 1+, Governance Assessment Survey 2006 (GAS), berbagai riset kebijakan seperti Partnership for Economic Growth bekerja sama dengan RAND Santa Monica, California. Bersama koleganya di PSKK, Agus Dwiyanto melakukan inovasi di bidang manajemen pelayanan publik dengan mengenalkan kontrak pelayanan di Kota Blitar, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Semarang. Replikasi dari kontrak pelayanan telah dilakukan di berbagai instansi pelayanan di kabupaten dan kota di Sumatra Utara bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Sumatra Utara dan JICA.
Di samping memiliki pengalaman yang luas di bidang akademik dan riset, Agus Dwiyanto juga memiliki pengalaman sebagai konsultan di berbagai lembaga mitra pembangunan, seperti GTZ, GIZ, World Bank, DSF World Bank, AusAid, USAID, dan JICA dalam beberapa kajian, antara lain desentralisasi dan otonomi daerah, local governance, service delivery, dan functional assignment.
Selama menjabat sebagai Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2012–2015, Agus Dwiyanto bersama koleganya di LAN melakukan banyak perubahan, di antaranya pada struktur lembaga, diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, dan perubahan budaya di LAN. Di era kepemimpinannya, LAN mulai menerapkan pelatihan berbasis pengalaman. Buku ini merupakan hasil renungan kritisnya tentang pengalaman melakukan perubahan di LAN.
Agus Dwiyanto telah memublikasikan berbagai artikel di jurnal, policy brief, laporan penelitian, dan buku. Buku-buku yang telah ditulisnya, antara lain Manajemen Pelayanan Publik, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi Kontekstual, dan Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara.
