Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana

M. Irsan Arief

mai 2021 · MCL Publisher

Teave selle e-raamatu kohta

Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti menunjukkan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sedangkan di tingkat persidangan, jika terungkap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Pengadilan akan memutus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada hakikatnya menunjukkan “tidak tercapainya” tujuan penanganan perkara pidana, yakni Terdakwa telah diproses secara hukum, namun dinyatakan perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini menimbulkan citra yang kurang baik terhadap penegakan hukum dan mengusik rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Buku ini memberikan penjelasan secara teori hukum maupun praktik berdasarkan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung mengenai perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang termasuk dalam ranah hukum perdata, hukum administrasi, hukum dagang atau hukum adat, dan mengenai adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”

Semoga buku ini bermanfaat bagi praktisi hukum (Penyidik Polri/PPNS, Jaksa, Advokat, dan Hakim), kalangan akademisi (Dosen dan Mahasiswa) dan Pemerhati hukum.

Teave autori kohta

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 Juli 1974.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung.

Penugasan:

- Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros 2004-2006

- Pemeriksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 2006-2010

- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bogor 2010-2012

- Kepala Seksi Sosial dan Politik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 2012-2013

- Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Malino di Sungguminasa 2013-2014

- SATGASSUS P3TPK pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 2014-2016

- SATGAS TP SDA dan LN pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2016-2017

- Kepala Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017- 2018

- Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum I Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan 2019-2020

- Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2020 – sekarang.