Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia

Agus Dwiyanto

Ene 2021 · UGM PRESS

Tungkol sa ebook na ito

Birokrasi publik di Indonesia menghadapi masalah multidimensional yang amat kompleks. Struktur birokrasi yang sangat hirarkhis, terkotak-kotak, dan rigid membuat para pejabat birokrasi kurang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masih kuatnya budaya paternalistik dan rendahnya kemampuan masyarakat mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan ikut memberikan kontribusi terhadap buruknya kinerja pelayanan publik. Birokrasi publik di Indonesia telah gagal mewujudkan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel.

Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini. Lebih dari itu, buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya. Para mahasiswa, peneliti, aktivis sosial, manajer sektor publik, dan pembuat kebijakan yang peduli terhadap perbaikan kinerja birokrasi publik wajib membaca buku ini.

Tungkol sa may-akda

Agus Dwiyanto, Guru Besar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Setelah menamatkan studi doktoralnya di bidang Public Policy and Management di University of Southern California, Los Angeles, tahun 1990, ia kembali ke kampus UGM untuk mengajar di almamaternya di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM.

Selama berkarier di UGM, Agus Dwiyanto pernah menduduki berbagai jabatan di Kampus Biru tersebut, antara lain sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Pusat Studi Kependudukan UGM, Pengelola Magister Administrasi Publik UGM Bidang Akademik, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, dan Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Usaha.

Ketika memimpin PSKK UGM, Agus Dwiyanto menginisiasi dan memimpin penelitian dan survei berskala nasional, di antaranya: Governance and Decentralization Survey 1 2002 (GDS 1), GDS 1+, Governance Assessment Survey 2006 (GAS), berbagai riset kebijakan seperti Partnership for Economic Growth bekerja sama dengan RAND Santa Monica, California. Bersama koleganya di PSKK, Agus Dwiyanto melakukan inovasi di bidang manajemen pelayanan publik dengan mengenalkan kontrak pelayanan di Kota Blitar, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Semarang. Replikasi dari kontrak pelayanan telah dilakukan di berbagai instansi pelayanan di kabupaten dan kota di Sumatra Utara bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Sumatra Utara dan JICA.

Di samping memiliki pengalaman yang luas di bidang akademik dan riset, Agus Dwiyanto juga memiliki pengalaman sebagai konsultan di berbagai lembaga mitra pembangunan, seperti GTZ, GIZ, World Bank, DSF World Bank, AusAid, USAID, dan JICA dalam beberapa kajian, antara lain desentralisasi dan otonomi daerah, local governance, service delivery, dan functional assignment.

Selama menjabat sebagai Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2012–2015, Agus Dwiyanto bersama koleganya di LAN melakukan banyak perubahan, di antaranya pada struktur lembaga, diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, dan perubahan budaya di LAN. Di era kepemimpinannya, LAN mulai menerapkan pelatihan berbasis pengalaman. Buku ini merupakan hasil renungan kritisnya tentang pengalaman melakukan perubahan di LAN.

Agus Dwiyanto telah memublikasikan berbagai artikel di jurnal, policy brief, laporan penelitian, dan buku. Buku-buku yang telah ditulisnya, antara lain Manajemen Pelayanan Publik, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi Kontekstual, dan Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara.