Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, & Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan

VisiMedia
15
Free sample

Perselisihan antara kaum pekerja dengan pengusaha adalah hal yang seringkali kita dengar. Masalah yang paling mencolok adalah menyangkut pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti kasus PHK terhadap 1.135 buruh yang mayoritas dari sektor tekstil dan furnitur di Semarang yang membuat ketegangan tidak saja pada pihak pekerja dan pengusaha, tapi juga pemerintah.

Efek dari krisis global yang menghantam dunia bisnis selalu jadi alasan utama terkait penurunan omset perusahaan dan efisiensi. Maka efisiensi (pengurangan) kaum pekerja pun alternatif kebijakan perusahaan.

Keputusan merumahkan pekerja sebenarnya keputusan yang sulit bagi kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha). Sebab hal ini menyangkut kehidupan perekonomian kedua belah pihak. Dalam mem-PHK pekerja, pengusaha memiliki kewajiban memberikan pesangon. Di sisi lain pekerja juga perlu kritis dan tidak boleh begitu saja menerima keputusan PHK.

Sebab-sebab PHK bisa ditimbulkan dari banyak sebab, antara lain:
1. PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat, seperti melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang atau uang milik perusahaan.
2. PHK karena pekerja terlibat kasus pidana
3. PHK karena pekerja melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
4. PHK karena pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri
5. PHK karena perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan.
6. PHK karena perusahaan merugi dua tahun terus-menerus atau keadaan memaksa (Force Majeur).
7. PHK karena perusahaan melakukan efisiensi
8. PHK karena perusahaan pailit

Pada poin ke-6, kerugian perusahaan harus dibuktikan dengan laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Hak yang diterima pekerja adalah uang pesangon sebesar satu ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar satu ketentuan, dan uang penggantian hak.


-VisiMedia- 

Read more
Collapse
4.7
15 total
Loading...

Additional Information

Publisher
VisiMedia
Read more
Collapse
Published on
Jan 1, 2009
Read more
Collapse
Pages
92
Read more
Collapse
ISBN
9789790650268
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Indonesian
Read more
Collapse
Genres
Business & Economics / Business Law
Law / General
Law / Labor & Employment
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda.


-VisiMedia-

#KetenagakerjaanVisimedia

Merupakan Chapter Pertama, yaitu Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja, dari buku 'Pekerja Melek Hukum: Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak'.

Tahukah Anda bahwa hubungan kerja kontrak selama berturut-turut hanya boleh dilakukan maksimal 2 tahun dengan perpanjangan waktu 1 tahun? Selebihnya, hubungan kerja harus bersifat tetap. Tahukah Anda bahwa pekerja magang pun berhak mendapatkan upah? Tahukah Anda, jika terjadi PHK sebelum waktu kontrak berakhir, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi? Pekerja kontrak, pekerja alih daya (outsourcing), pekerja harian lepas (freelance), dan pekerja magang bukanlah pekerja tetap dalam perusahaan. Pekerja kontrak, outsourcing, dan freelance terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan pekerja magang terikat dengan perjanjian pemagangan. Tentunya, hak dan kewajibannya berbeda dengan pekerja tetap yang terikat perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun, umumnya para pekerja tidak mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. Ketidaktelitian dalam pembacaan perjanjian kerja dan kekurangcermatan dalam negosiasi kerja terkadang menjadi awal perselisihan antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja. Mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha atau perusahaan wajib bagi kedua belah pihak.

Buku ini bertujuan memandu para pekerja waktu tertentu, baik pekerja kontrak, outsourcing, freelance, maupun magang, agar mengerti hak mereka sebagai pekerja. Juga, mengerti kewajiban mereka yang merupakan hak pengusaha atau perusahaan. Disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terbaru terkait PKWT. Disampaikan dengan tiga metode, yaitu uraian, tanya jawab, dan contoh kasus, serta menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif. Buku ini diharapkan memudahkan para pembaca memahami hak dan kewajiban pekerja waktu tertentu. Ditujukan untuk para pekerja, calon pekerja, pengusaha/perusahaan, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin lebih jauh mengetahui tentang hak dan kewajiban pekerja kontrak.

-VisimediaPustaka-

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.