TEORI HUKUM: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi

Dr. P.M. RONDONUWU

Feb 2023 · PT. RajaGrafindo Persada

About this ebook

Teori hukum terbentuk dan terpengaruh oleh dinamika kehidupan hukum sebagaimana berikut. Pertama, teori hukum muncul karena adanya pertumbuhan pemikiran tentang keilmuan hukum dan keilmuan ransdisipliner hukum. Kedua, teori hukum muncul karena adanya isu, masalah dan konflik hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari pembentukan hukum terutama di negara-negara maju. Ketiga, teori hukum muncul karena adanya konvergensi dan diskonvergensi sistem hukum di berbagai belahan dunia yang berbasis kepada berbagai peradaban kebijakan hukum. Keempat, teori hukum muncul karena adanya perkembangan modernisasi hukum sebagai dampak dari pembangunan hukum di berbagai negara. Kelima, teori hukum muncul akibat adanya akumulasi kasus ataupun perkara yang menimbulkan desakan untuk adanya terobosan hukum ataupun penemuan hukum.

Buku ini merupakan tulisan yang dilatarbelakangi oleh basis pengajaran dan pendidikan teori hukum terutama untuk para peserta didik yang berada dalam masa pembelajaran di Fakultas Hukum. Teori hukum menjadi signifikan karena adanya pertumbuhan dan perkembangan keilmuan hukum dan keilmuan transdisipliner hukum sehingga dapat dikatakan bahwa teori hukum bertumbuh dan berkembang dari satu pendekatan keilmuan hukum ke pendekatan keilmuan transdisipliner hukum atau sebaliknya. Dalam tulisan ini diuraikan tentang eksistensi baik dalam teks pemahaman hukum, pengertian hukum, pengetahuan hukum dan penguasaan hukum terutama tentang kemanfaatan hukum, kebaikan hukum, kepastian hukum, kebijakan hukum, keadilan hukum dan kebenaran hukum.

About the author

Patrice Mantiri Rondonuwu, lahir saat fajar menyingsing di Kota Manado,

Provinsi Sulawesi Utara. Bertumbuh dan berkembang dalam Keluarga Rondonuwu-

Wariki, dididik dalam pendidikan SD Negeri XI Manado, SMP Negeri I Manado,

SMA Negeri I Manado, S-1, S-2, S-3 kampus negeri. Hormat dan kasih mendalam

kepada Marsekal (Putra), Faith (Putri), Edward dan Nana (Istri), Papa (Alm. B.E.L.

Rondonuwu), mantan tokoh masyarakat/hukum tua/penulis Minahasa Tanah

Tercinta/pendiri Minahasa Utara, dan Mama (P.F. Wariki, aktivis sosial/pendidik),

Kel. D.B. Rondonuwu-N. Rumagit, Kel.D.D. Rondonuwu-A.Kaunang, Kel. Besar I.

Santoso-D.N. Ling, Kel. Yafet H-Dessy, Simon H. Kel. Besar Rondonuwu, Wariki,

Mantiri, Keluarga Besar Sumual, Tan, Matheos, Umboh, dan famili yang belum

tersebutkan satu per satu.

2Hormat kepada para rekan akademisi yang telah memberi ruang perspektif

keilmuan bagi penulis antara lain Prof. Dr. Bintan Saragih; Dr. Henry Sulistyo

Budi, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Dr. Eduard Hahuly (alm.), Dr. Alum Simbolon, Dr.

Vincensia Esti Purnama Sari, Yossi Niken Respati A, S.H., M.H., Dr.Velliana Tanaya.,

Dr.Iur.Udin Silalahi, Prof. Jonker Sihombing, Hormat dan kasih kepada para kawan

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan). Pengalaman

mengajar di UPH untuk mata kuliah Filsafat Hukum, Teori Hukum,

Ilmu Perundang-undangan, Kepemimpinan Menurut Hukum, Hukum

Pemerintahan Daerah dan Investasi, Etika Profesi Hukum serta Hukum

dan Hak Asasi Manusia. Pengalaman dosen di Lingkungan Kampus

Kopertis Wilayah III,3 pengalaman mengikuti materi kuliah S1

Universitas Samratulangi (Mantan Ketua Umum Senat Mhs-FH/

Mahasiswa Teladan), S2 Universitas Indonesia,4 S2 Universitas Gadjah

Mada, S3 Universitas Indonesia.5 Lulus Pendidikan S3 UI (2007), S2

UGM (2000), S1 UNSRAT (1996). Penulis memiliki riwayat akademik

NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) dengan SK.Kepangkatan

Akademik Dosen Kopertis/Depdiknas Republik Indonesia. Pengalaman

sebagai pembimbing bagi para pengajar bimbel pendidikan dasar,

pembimbing dan penguji skripsi, tesis, dan disertasi, narasumber/

pembicara ataupun untuk K/L tertentu sebagai pembahas dengan

fasilitator Kementerian/Lembaga antara lain di lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, KemenSetneg/Set-DPP RI,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RI, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Dalam

Negeri RI, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Badan Usaha Milik

Negara RI, SKK Migas dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.